info@astuin.org | Phone : +62 21 6685301

Labirin Sumber Daya Ikan

Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan secara periodik melakukan kajian estimasi potensi stok ikan nasional yang terbaru meningkat 2.61 juta ton dari 9.93 juta ton menjadi 12.54 juta ton telah dituangkan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/2017. Namun jika kita analisis lebih jauh kenaikan potensi sumber daya ikan tidak dibarengi dengan keleluasaan pemanfaatannya karena status tingkat pemanfaatannya didominasi warna kuning dan merah atau dengan kata lain sudah fully-exploited dan over-expoited, artinya kenaikan potensi stok ikan nasional kurang bermanfaat dari sisi ekonomi maupun lingkungan. Pemberantasan IUU Fishing yang selama 5 tahun terakhir faktanya tidak berkorelasi positif terhadap status tingkat pemanfaatan sumber daya ikan nasional, bahkan kesenjangan antara potensi sumber daya ikan dibandingkan volume ekspor hasil perikanan yang semakin melebar hingga 94% (Lihat Lampiran). Bilamana estimasi potensi stok ikan dan status tingkat pemanfaatan sumber daya ikan dijadikan acuan utama maka mayoritas upaya penangkapan hanya dapat dipertahankan dengan monitor yang ketat, bahkan upaya penangkapan ikan pelagis besar, lobster, dan cumi-cumi seharusnya dikurangi karena status pemanfaatan 3 jenis ikan tersebut di hampir semua WPP-NRI (Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia) berwarna warna kuning dan merah, terkecuali status pemanfaatan cumi-cumi di WPP 572 nilainya masih moderate 0.39. Walaupun mayoritas status tingkat pemanfaatan cumi-cumi berwarna kuning dan merah, tapi anomalinya alokasi jumlah kapal nasional di atas 30GT dengan alat tangkap Cast Net, Bouke Ami dan Squid Jigging malah paling dominan mencapai 35% komposisi alat tangkap nasional. Peringkat kedua jumlah kapal dengan alat tangkap yang dominan adalah PSBP (Purseine Pelagis Besar) dan Drifting Long Line mencapai 15.5%, alokasi jenis alat tangkap ini juga bertolak belakang dengan status tingkat pemanfaatan ikan pelagis besar yang juga berwarna kuning dan merah di seluruh WPP- NRI. Di sisi lain ada 3 WPP-NRI status tingkat pemanfaatan semua jenis ikannya sudah fully exploited dan over exploited. Yang pertama WPP 711 meliputi perairan Selat Karimata, Laut Natuna dan Laut Cina Selatan, yang kedua di WPP 713 meliputi Selat Makassar, Teluk Bone dan Laut Bali, dan yang ketiga WPP 718 yang meliputi Laut Aru, Arafuru dan Laut Timor bagian timur. Tapi anehnya jumlah sebaran kapal perikanan nasional di atas 30GT jumlahnya yang paling banyak justru ada di 2 WPP yang statusnya sudah merah dan kuning yaitu di WPP 718 sebanyak 1539 unit (32.5%) dan di WPP 711 jumlahnya 836 unit (17.66%). Komposisi alat tangkap juga tidak sinkron dengan estimasi potensi dan status tingkat pemanfaatan misalnya cumi-cumi yang sudah melampaui batas over-exploited dengan angka tertinggi 2.02 status tingkat pemanfaatannya nyaris semua berwarna kuning dan merah di semua WPP NRI terkecuali di WPP 572 masih hijau. Jadi selama ini hasil kajian Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan mengenai estimasi potensi, jumlah tangkapan yang diperbolehkan, tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di WPPNRI tidak dijadikan acuan utama dalam manajemen pengelolaan sumber daya ikan, hal ini terbukti dengan tidak sinkronnya estimasi potensi dengan sebaran kapal serta komposisi jenis alat tangkap yang diizinkan. Fakta adanya mismatch ini seharusnya mendorong KKP untuk secepatnya melakukan re-evaluasi metode kajian estimasi potensi sumber daya ikan dengan lebih transparan dan kesahihannya dapat dipertanggungjawabkan sekaligus melakukan pembenahan pengelolaan manajemen pengendalian sumber daya ikan. Tingkat pemanfaatan ikan pelagis besar yang saat ini berwarna kuning dan merah di seluruh WPP-NRI patut dikaji ulang, jangan sampai menimbulkan kecurigaan ada skenario pihak tertentu yang menginginkan agar Indonesia mengurangi upaya penangkapan ikan pelagis besar di ZEEI dan laut lepas, sementara negara negara lain dapat lebih leluasa memanfaatkannya.
Dengan menggunakan matrik analisis estimasi potensi jenis ikan di seluruh WPP_NRI, ditemukan fakta yg sangat ironis bahwa status tingkat pemanfaatan sumber daya ikan nasional 82% sudah fully exploited dan over-exploited, sementara yang nilainya dibawah 0.5 (moderate) hanya 18%. Sebaliknya status tingkat pemanfaatan sumber daya ikan yang sudah depleted sepertinya juga tidak dipercaya oleh bagian perizinan, terbukti dengan alokasi sebaran kapal dan jenis alat tangkap yang tidak sinkron dengan status tingkat pemanfaatannya. Jika bagian perizinan memiliki data acuan lain dan tidak menggunakan kajian Komnas Kajiskan sebagai acuan utama, maka sebaiknya dibuka kepada publik sebagai bentuk transparansi kebijakan pengelolaan sumber daya ikan nasional. Pengkajian yang mendalam perlu segera dilakukan untuk sinkronisasi perbaikan pengelolaan sumber daya ikan agar pemanfaatan sumber daya ikan dapat optimal dan berkelanjutan. Saat ini momentum yang tepat untuk keluar dari jebakan labirin potensi dan pengelolaan sumber daya perikanan yang tidak sinkron. Pembenahan data dan pengkajian kembali potensi dan pengelolaan sumber daya perikanan yang lebih transparan, bertanggung jawab serta berkelanjutan adalah suatu keniscayaan untuk kemajuan perikanan Indonesia.

Hendra Sugandhi

#SekjenASTUIN

#PotensiPerikanan

#HendraSugandhi

#LabirinSumberdayaIkan

#SumberDayaIkan

#TataKelolaPerikanan

#ASTUIN

#KKP

Comments

#HendraSugandhi #SumberdayaIkan #TataKelolaPerikanan #KKP #Perikanan